"Penguatan gerakan buruh melalui pendidikan alternatif

Berbagai lapisan masyarakat di Sumut menolak usulan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Sumut tentang kenaikan upah minimum provinsi (UMP) Sumut sekitar 6 (enam) persen untuk tahun 2010. usulan ini di sampaikan Kepala seksi syarat-syarat kerja Disnakertrans Sumut, Nyito Suprayogi bahwa usulan itu berdasarkan hasil survei mengenai kebutuhan hidup layak (KHL) ke pasar-pasar tradisional di Sumut. Nyito menambahkan Besaran usulan kenaikan UMP itu disampaikan dengan memperhatikan angka pertumbuhan ekonomi yang didapatkan dari Badan Pusat Statistik (BPS) Sumut. Selain itu, usulan itu juga didasarkan pertimbangan secara akademis dari para ahli di Dewan Pengupahan (Waspada 6/11) Usulan rencana kenaikan UMP Sumut 2010 langsung ditolak berbagai kalangan masyarakat di Sumut baik Serikat Buruh, kalangan akademisi, maupun dari organisasi Ornop. Penolakan ini disebutkan kenaikan upah buruh di Sumut yang diusulkan belum memenuhi kebutuhan hidup layak dan berkeadilan.

Menurut Ketua Badan Pimpinan Pusat Serikat Buruh Merdeka Indonesia (BPP - SBMI) usulan kenaikan upah minimum untuk tahun 2010 di Sumut harus di tolak. Pasalnya ketentuan yang mengatur tentang kebutuhan hidup layak (KHL) bagi buruh telah melanggar konstitusi bahkan melanggar hak azasi manusia. Upah yang di terima saat ini tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan hidup buruh dan keluarganya sehari-hari. Baik memenuhi kebutuhan hidup layak secara fisik, non fisik maupun social. Apalagi survey harga kebutuhan pokok yang dijadikan sebagai dasar penetapan upah, dilakukan berdasarkan harga –harga kebutuhan di pasar tradisional.

Padahal saat ini Pemerintah semakin intensif menggusur para pedagang tradisional dengan menggantikan pasar modern seperti Mall, Plaza bahkan pasar modern yang bertaraf internasional yang pengelolahan dikuasai para pemodal. Menyikapi hal ini, SBMI menuntut agar UMP untuk tahun 2010 seharusnya di naik sebesar 50 % dari UMP 2009 yang kini sebesar Rp 905.000 per bulan. Sementara itu ketua DPD K- SBSI Sumut Tohonan Tampubolon mengatakan kenaikan upah yang di usulkan memang belum layak untuk memenuhi kebutuhan hidup buruh.

Sepanjang UU yang mengatur penetapan upah belum dirubah. kenaikan upah akan terus mengalami kemunduran. Ia menegaskan K- SBSI Sumut menuntut kenaikan UMP untuk tahun 2010 sebesar 10 % “ Bila mengacu pada UU yang berlaku survey terhadap kenaikan UMP yang dilakukan dewan pengupahan daerah, itu telah memenuhi syarat. Tetapi peraturan itu belum berpihak kepada kepentingan buruh. Oleh karena itu permasalahannya selalu berulang dari tahun ke tahun.” ungkapnya

Direktur pusat kajian HAM Universitas Negeri Medan (Unimed) Majda Elmuhtaz, memperkirakan besaran kenaikan UMP yang diusulkan tersebut belum akan mampu memberikan hidup yang layak bagi pekerja. Hanya, menurutnya, besaran itu belum mampu memberikan peluang bagi pekerja untuk hidup layak, apalagi jika dibandingkan kenaikan harga kebutuhan pokok masyarakat yang dinilai tidak seimbang. Alasan Disnakertrans Sumut yang membandingkan usulan kenaikan UMP itu dengan gaji PNS , juga tidak sesuai karena sistem penggajian dan sumbernya berbeda. "Gaji PNS berasal dari APBN sedangkan upah pekerja sangat tergantung potensi daerah yang ditetapkan berdasarkan keuntungan perusahaan," katanya.

Sementara Direktur Eksekutif Kelompok Pelita Sejahtera (KPS), Gindo Nadapdap, mengatakan, survei KHL yang dilakukan oleh Dewan Pengupahan Propinsi sebenarnya bukanlah survei kebutuhan hidup layak, tetapi survei kebutuhan minimal untuk kebutuhan lajang. Sehingga hasilnya sering sekali jauh dari kelayakan bagi pekerja yang sudah memiliki keluarga dalam memenuhi kebutuhan hidup saat ini. Gindo melanjutkan, KHL yang nantinya menjadi dasar penentuan UMP dan UMK selalu dijadikan patokan bagi pengusaha sebagai besaran upah yang harus dibayar.

Padahal, hasil survei berupa KHL yang melahirkan UMP dan UMK itu hanya merupakan gambaran saja. “Tidak mesti pengusaha harus membayar sesuai UMK atau UMP. Pengusaha harus membayar lebih dari UMP atau UMK,” tegasnya. Sebagai gambaran, kata Gindo, untuk pekerja/buruh harian lepas ( BHL ) di perkebunan sawit seharusnya memperoleh upah sebesar Rp 100.000 per hari. Jadi jika dijumlahkan, dalam 26 hari upah yang harus diterima setiap pekerja sebesar Rp 2,6 juta setiap bulan. “Ini gambaran pekerja harian di perkebunan kelapa sawit. Dan, ini merupakan hasil survei terhadap kebutuhan layak seorang pekerja yang pernah kami lakukan. Oleh sebab itu, untuk pekerja lainnya upah yang diterima setidaknya sama jumlahnya. Apalagi untuk buruh kontrak,” ucapnya. elf

• Add New
• RSS

Comments (0)

Write comment

Your Contact Details:

Name:

Email:

Comment:

Title:

Message:

Security

Please input the anti-spam code that you can read in the image.

Powered by !JoomlaComment 4.0 beta2