"Penguatan gerakan buruh melalui pendidikan alternatif

Diteror dan diusir paksa dari rumah dinas, puluhan pensiunan pegawai PTPN II mengadukan nasib mereka ke DDPR Sumut kemarin (2/2) pagi. Kehadiran massa yang tergabung dalam Forum Silaturahmi Pensiunan Perkebunan (HSPP) itu disambut para wakil rakyat dari Komisi A DPRD Sumut. Dalam gelar pendapat itu, DPRDSU juga menghadirkan pihak PTPN-II yang diwakili Direktur SDM dan Umum PTPN-II, Tamba Karo Karo. Dalam kesempatan itu, para pensiunan perusahaan plat merah itu minta bantuan wakil rakyat atas tindakan pihak PTPN-II yang tak manusiawi, karena tega mengusir mereka secara paksa dari rumah dinas yang telah puluhan tahun mereka tempati.

Pernyataan keberatan itu tertuang dalam pengaduan No: 003/FS.PP/Eks.PTP-IX/1-2010 tertanggal 23 Januari 2010 yang ditanda tangani HMY Sembiring selaku Ketua HSPP Ex PTP IX dan Sekretarisnya Roestam Efendy Nasution. “Dulunya rumah dinas yang kami tempati sekarang itu adalah kandang kuda milik Belanda. Pelan-pelan kami betulin dan kini menjadi rumah sehat. Setelah pensiun, sekarang kami malah diusir paksa oleh pihak PTPN-II. Sementara kami tau, kalau lahan tersebut sudah dikembalikan pada negara dan tercantum dalam SK Gubernur, Tim B-Plus,” ucap HMY Sembiring.

Tak hanya itu, pengosongan paksa rumah dinas juga terjadi di perkampungan PTPN-II diantaranya Sei Semayang dan Helvetia. Bahkan, aksi serupa juga menimpa Rahmad Surya Sembiring dan Ratna Delima di Komplek Perumahan PTPN-II di sekitar stasiun kereta api Binjai. Paling parah lagi, meski sudah diusir, lahan tersebut kini berstatus tanah dan rumah sengketa. Itu diketahui dari gugatan yang masuk ke Pengadilan Negri (PN) Binjai No. 01/PDT.G.20/01 PN.BJ tertanggal 4 Januari 2010 lalu.

Ironisnya lagi, pihak PTPN II malah berdalih melakukan penggusuran dengan alasan klasik yang menuding para pensiunan menjual belikan tanah (lahan X-red) tersebut pada pihak ketiga. “Tudingan itu sama dengan maling teriak maling. Karena kami tidak pernah menjual lahan itu, tapi sebaliknya pihak PTPN II yang menjualnya. Sebagai contok, penjualan lahan Estate Sampali, Tanjung Morawa oleh oknum pegawai PTPN II yang telah divonis 2 tahun penjara,” beber para pensiunan itu.

Mendengar unek-unek itu Komisi A DPRD Sumut terlihat berang. Karena itu, mereka berjanji akan mendesak Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk melepas areal tersebut. Itu mereka lakukan sesuai SK Gubsu dan Mentri BUMN No. 593/ 0763 tanggal 30 Januari 2003, dan No. 593/6193 tanggal 25 Juni 2003 yang isinya soal pembebasan lahan X PTPN II seluas 5.873 Hektar untuk diberikan pada masyarakat. SK yang ditanda tangani mantan Gubsu Rizal Nurdin dengan tembusan Menteri Dalam Negri (Mendagri), Menteri Keuangan (Menkeu), Menteri BUMN, Deputi Bidang Pengkajian dan Hukum Pertanahan itu dinilai sudah cukup jadi bukti kuat pelepasan lahan tersebut. Apalagi SK itu sudah direkomendasikan dan ditanda tangani Menteri BUMN Muwardi P Situmorang pada tanggal 9 September 2003 lalu. “Jadi kenapa sampai sekarang para pensiunan belum juga memperoleh haknya. Karena itu kami minta para pensiunan tetap bertahan dan tidak meninggalkan rumah dinas itu.

Sesuai dengan data, kita melihat lokasi yang dimaksud masuk dalam peta SK Gubsu. Artinya, lahan itu bukan lagi milik PTPN-II dan akan diberikan pada masyarakat,” tegas M Nuh. Selain meminta para pensiunan tetap bertahan, DPRDSU juga menilai alasan klasik pihak PTPN-II yang masih melakukan inventaris lahan tidak masuk akal. Karena dipicu dari runyamnya penyelesaian masalah itu membuktikan ada pihak terkait yang bermain dan berupaya menguasai tanah rakyat. “ Dari data ini kami aspirasi rakyat ini ke Menteri BUMN. Sekali lagi, bapak-bapak dan ibu-ibu yang terdaftar dalam refisi Tim B-Plus kami minta untuk tidak meninggalkan rumah dinas mereka masing-masing. Kita akan bantu memperjuangakan hak yang seharusnya kita miliki,” kata Komisi A DPRD Sumut dihadapan para pensiunan.

Sementara itu, Tamba Karo Karo masih berdalih pihaknya belum selesai melakukan inventaris lahan seluas 5.873 Hektar itu. “Kita akui, sampai saat ini pihak PTPN-II belum selesai menginvetaris lahan yang tertera di SK Tim B-Plus tahun 2003 itu. Pun begitu, sudah ada 30-an kasus atas lahan PTPN-II yang dilaporkan ke jalur hukum,” ucapnya singkat. Posmetro Medan (3/2-2010. elf

• Add New
• RSS

Comments (0)

Write comment

Your Contact Details:

Name:

Email:

Comment:

Title:

Message:

Security

Please input the anti-spam code that you can read in the image.

Powered by !JoomlaComment 4.0 beta2