"Penguatan gerakan buruh melalui pendidikan alternatif

Kelapa sawit adalah komoditas unggulan, dimana luasan perkebunan ini di Indonesia 7,8 juta ha dan ekspansi tiap tahunnya 600-700 ribu Ha pertahun. Komoditas ini bertumpukan kepada system perkebunan besar dimana sistem ini sudah lama beroperasi di nusantara. System perkebunan besar tidak bisa dilepaskan dari kolonialisme, kapitalisme, dan modernisasi. Sistem ini diawali oleh model priangan stelsel, penanaman wajib tanaman kopi di tanah priangan sampai dengan model  perusahaan inti rakyat (PIR). Sistem ini bertumpukan kepada ketersediaan lahan yang luas dan murah, tenaga kerja yang banyak dan murah, serta kemudahan-kemudahan dari pemerintah.

Silahkan unduh tulisan selengkapnya disini.

‘Menjadi pencari nafkah tambahan’ menjadi status yang tetap dilanggengkan oleh pengusaha manapun termasuk pengusaha perkebunan sawit untuk tetap membuat buruh perempuan tetap termarginalkan,. Pendapat ini menjadi cara berfikir dan budaya rakyat Indonesia terlebih komunitas argigulture (baca pedesaan) sehingga ketika buruh perempuan menjadi pekerja tanpa mendapat upah layak, bersatatus harian lepas, alat kerja disediakan sendiri oleh buruh, ketika menstruasi dan haid tanpa cuti, fasiltas perempuan yang tak didapatkan adalah kewajaran dan sudah menjadi nasib.  Ketika pengusaha wajar memperlakukan mereka tanpa memanusiakan mereka. Padahal, perkebunan mendapatkan lauatan dolar atas hasil dan keuntungan dari peluh, derita dan kerja buruh perempuan di hutan homogen kelapa sawit. Perkebunan ‘meminjam lahan  milik rakyat (baca buruh perempuan) untuk menanam sawit yang saat ini mejadi produk unggulan dunia bahkan 7 dari 10 produk di supermarket negeri pangeran Charles adalah produk bersumber dari sawit.

Negara juga terlibat atas kondisi keterpurukan buruh perempuan ini. Atas kebijkan UUK No 13 tahun 2003 sebagai bagaian dari paket perdangangan buruh yang longgar semakin mematenkan poisisi dan status buruh perempuan sebagai  mahluk yang menerima penindasan berlapis. Padahal negara meratifikasi konvensi CEDAW yang menyatakan bahwa perempuan berhak atas pekerjaan yang layak. Namun, ratifitikasi itu dikontradiksikan oleh paket kebijakan buruh murah juga UU No 01 tahun 1974 tentang perkawainan (pasal 31 perempuan sebagai ibu rumah tangga dan suami sebagai kepala keluarga)

Silahkan unduh untuk tulisan selengkapnya disini.

Hak dan Kewajiban
Tingkat K-3 dapat tercapai apabila prinsip-prinsip berhubungan dengan hak dan kewajiban pemerintah, pengusaha dan pihak buruh diterapkan secara baik. Secara normatif, hal itu menyangkut : pertama, dari aspek regulasi dan pengawasan mempunyai kerangka perundang-undangan, kebijakan, peraturan-peraturan dan tugas-tugas operasional yang terdefenisikan secara jelas serta otoritas dan kompetensi kelembagaan pengawas yang bertujuan mendukung upaya-upaya pengusaha dan  pekerja memperbaiki tingkat K-3.